Penegakan Hukum Di Undelimited Area Yang Berbatasan Dengan Vietnam Guna Mempertahankan Hak Berdaulat Di ZEEI

Sannet Febriyanti

Abstract


Indonesia merupakan negara Kepulauan yang diakui oleh internasional menentukan batas wilayah menurut hukum Internasional UNCLOS 1982. Saat ini masih memiliki batas wilayah yang belum ditentukan dengan negara tetangga salah satunya batas wilayah ZEE dengan Negara Vietnam di Laut Natuna Utara. Hal ini dapat menimbulkan insiden dalam penegakan hukum di ZEEI. Penelitian menggunakan metode kualitatif eksplanatory dengan analisis data menggunakan Soft System Methodology (SSM). Penegakan hukum oleh Negara Indonesia di Laut Natuna Utara yang berbatasan dengan Vietnam terkendala dengan belum adanya Provisional Arrangement tentang penegakan hukum antara Indonesia dengan Vietnam hal ini diatur di dalam Pasal 74 UNCLOS 1982, untuk mengatasi insiden dalam penegakan hukum di perbatasan ZEE yang belum disepakati maka ditegaskan terkait tentang wilayah tumpang tindih antara negara Indonesia dan Vietnam agar berpedoman pada Surat Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Nomor B-142/LN00.00/7/2019 tanggal 23 Juli 2019 tentang Pedoman Penegakan Hukum di Wilayah Tumpang Tindih.    Kata Kunci: batas wilayah yang belum di tentukan, Penegakan Hukum, Insiden

Indonesia is an archipelagic country that is recognized by the international community to determine territorial boundaries according to the 1982 UNCLOS international law. Currently, it still has undefined territorial boundaries with neighboring countries, one of which is the EEZ with Vietnam in the North Natuna Sea. This can lead to incidents in law enforcement in ZEEI. The research used qualitative explanatory methods with data analysis using Soft System Methodology (SSM) and data processing using NVivo. Law enforcement by the State of Indonesia in the North Natuna Sea bordering Vietnam is constrained by the absence of a Provisional Arrangement on law enforcement between Indonesia and Vietnam, this is regulated in Article 74 UNCLOS 1982, to deal with incidents in law enforcement at the EEZ border that have not been agreed upon, it is emphasized Regarding overlapping areas between Indonesia and Vietnam, it should be guided by the Letter of the Coordinating Minister for Politics, Law and Security Number B-142 / LN00.00 / 7/2019 dated 23 July 2019 concerning Guidelines for Law Enforcement in Overlapping Areas.   Keywords: Undelimitid area, Law enforcement, Incident


Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.52307/ijm.v8i2.45

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Indexed by: 
Google Scholar  

Copyright of Jurnal Maritim Indonesia (Indonesian Maritime Journal)


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.



ALAMAT REDAKSI

PUSJIANMAR SESKOAL
Jalan Ciledug Raya No.2 Cipulir
Kebayoran Lama Jakarta Selatan 12230
Tlp. +62 2129408081
Fax. +62 2129408081
Email: pusjianmar@tnial.mil.id